Sudding Jadi Satu-satunya Wakil PAN Usulkan Pemakzulan Gibran, Siapa Dia?

Rizki Rivaldi
fraksipan.id

JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, menjadi satu-satunya legislator dari fraksinya yang secara terbuka mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Langkah Sudding tersebut menarik perhatian karena ia mengaku memiliki landasan yuridis dalam mendorong proses konstitusional tersebut. Ia menegaskan, usulan itu bukan semata-mata manuver politik, melainkan didasarkan pada sejumlah putusan lembaga peradilan.

Dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), Sudding mengemukakan dua produk hukum yang menjadi dasar pertimbangannya.

Kedua putusan tersebut yakni Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1 Tahun 2026 yang berkaitan dengan persoalan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.

"Mencermati putusan MA Nomor 742, kasasi TUN 2026... di mana dalam amar putusan MA tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Sudding di hadapan pimpinan DPR.

Politisi asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu berpandangan bahwa setiap putusan lembaga peradilan harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, terdapat dua langkah yang dapat ditempuh dalam menyikapi putusan tersebut. Pertama, Gibran secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Kedua, ditempuh melalui mekanisme konstitusional di parlemen, yakni proses pemakzulan atau pemberhentian sebagaimana diatur dalam konstitusi.

120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan HMP

Di sisi lain, pimpinan DPR RI telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan para pengusul, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mendukung pengajuan HMP tersebut.

"Total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada," kata Saan.

Adapun rincian dukungan tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota.

Dengan demikian, Sarifuddin Sudding menjadi satu-satunya anggota Fraksi PAN yang tercatat ikut menandatangani usulan tersebut.

Saan menyebutkan, usulan HMP itu selanjutnya akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI untuk diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari mekanisme pengawasan konstitusional DPR. Namun, usulan tersebut tidak serta-merta berarti pemakzulan telah diputuskan. Proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden tetap harus melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. (*)

Penulis
: Rizki Rivaldi

Tag:

Berita Terkait

Legislatif

Diduga Oknum DPRK Nagan Raya Digrebek Warga di Pendopo, Seorang Wanita Diamankan Polisi

Legislatif

Wapres Gibran Tinjau Pendangkalan Sungai Kaliyasa Cilacap

Legislatif

Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Terima Aduan Warga Tiga Kelurahan Soal Sertifikat Tanah Tak Terbit, 1.800 KK Terdampak

Legislatif

Anggota DPRD Kampar Ini Raih Nilai A Seminar Tesis Magister UIR: Penelitian Transformasi Aspirasi Masyarakat dalam Penganggaran Daerah

Legislatif

Kabut Asap Kiriman Kembali Kepung Pekanbaru, DPRD Soroti Ancaman ISPA Balita dan Lansia

Legislatif

Raly Harahap Desak Hasil Seleksi Calon Penghulu Rohil Segera Diumumkan