Langsa- Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari)
Langsa yang dipimpin Kepala Seksi Intelijen selaku ketua penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota
Langsa pada 31 Desember 2025.
Penggeledahan itu sendiri atas perintah langsung Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Adi Tyogunawan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan (B-4) Nomor : PRINT-1518A/L.I.13/Fd.2/12/2025 tanggal 30 Desember 2025.
Hal tersebut berdasarkan siaran Pers Nomor : PR-08/L.I.13.2/01/2026 dari Kejaksaan Negeri
Langsa yang diterima media ini, Jumat (2/1/2026).
Selanjutnya, berdasarkan surat perintah kepala Kejaksaan Negeri
Langsa (B-4) Nomor : PRINT-1518B/L.I.13/Fd.2/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang surat perintah penyitaan, tim penyidik kejaksaan negeri langsa juga telah melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.
Penggeledahan dan penyitaan dilakukan dalam rangka tahap penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa tidak terpenuhinya spesifikasi teknis pada pekerjaan pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan perumahan dan pemukiman Gampong Alue Dua pada Dinas PUPR Kota
Langsa tahun anggaran 2023, sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penyidikan Kejaksaan Negeri
Langsa Nomor : PRINT/05/L.I.13/Fd.2/12/2025 tanggal 29 Desember 2025.
Pelaksanaan kegiatan penggeledahan dan penyitaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri
Langsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga seluruh rangkaian tindakan penyidikan dilaksanakan secara sah, prosedural dan menjunjung tinggi prinsip due process of law.
Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan penggeledahan dan penyitaan ini adalah untuk mencari, menemukan serta mengamankan dokumen maupun barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang sedang disidik, guna memperkuat alat bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menjamin kelancaran dan efektivitas proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian Kejaksaan Negeri
Langsa juga menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penegakkan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. (esy).