BAGANSIAPIAPI, datanews.id – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus memperkuat kepatuhan perpajakan dan tata kelola keuangan di tingkat kepenghuluan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2026 yang digelar di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur kepenghuluan dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, S.T., M.IP., yang hadir mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Kegiatan tersebut turut dihadiri staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta Datuk dan Datin Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir.
Hadir pula Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., Ak., M.Si., CFE, CFrA, CA, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, YFR Hermiyana, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, Basri.
Dalam sambutannya, Sarman Syahroni menegaskan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan bagian penting dari tanggung jawab aparatur dalam mengelola keuangan kepenghuluan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan perpajakan harus terus ditingkatkan agar setiap kegiatan dan transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, administrasi perpajakan yang tertib merupakan salah satu unsur pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur kepenghuluan diharapkan lebih cermat dalam mengelola administrasi keuangan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta memastikan seluruh tahapan pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai aturan.
Selain kepatuhan perpajakan, optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Aplikasi ini berperan dalam mendukung administrasi, pencatatan, dan pelaporan keuangan desa sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara lebih sistematis.
Melalui pemanfaatan Siskeudes secara optimal, aparatur kepenghuluan diharapkan mampu meningkatkan ketelitian dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga mendorong penguatan koordinasi dan pembinaan bersama instansi terkait, termasuk BPKP dan Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, serta memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan di tingkat kepenghuluan.
Dengan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel, pemerintah kepenghuluan diharapkan dapat menjalankan program pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan bertanggung jawab.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Rohil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan pengelolaan anggaran yang sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***