datanews.id -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia untuk membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurutnya,
MPP tidak hanya dapat mengoptimalkan pelayanan masyarakat, tetapi juga membawa dampak positif bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menarik investasi pihak swasta, yang akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini ditegaskan
Mendagri saat membuka acara Retret
Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
"Maka swastanya, harus diberikan insentif, mulai dari perizinan dipermudah, kemudian dibuat sistem. Harus sudah ada Mal Pelayanan Publik, MPP. Jadi jangan dilempar-lempar ke sana kemari," katanya.
Menurutnya, dengan adanya MPP, Pemda akan lebih mudah menyelesaikan berbagai macam pelayanan bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Oleh karena itu,
Mendagri mendorong agar pembentukan
MPP segera direalisasikan, khususnya di kabupaten dan kota besar.
"Terutama di kota yang ada perkotaannya, sama kabupaten yang kabupaten besar, wajib itu membuat ada one drop system, pelayanan terpadu satu pintu, Mal Pelayanan Publik. Sehingga semuanya tidak dilempar-lempar ke kepala dinas," ujarnya.
Lebih lanjut,
Mendagri berharap kehadiran
MPP dapat mendorong inovasi di tingkat Pemda, antara lain dengan mempermudah perizinan dan menyiapkan infrastruktur, sarana, serta prasarana guna mendukung investasi.
"Siapkan sarana prasarana untuk mereka, supaya berlomba-lomba datang ke tempat teman-teman. Supaya apa? PAD-nya naik, sehingga rekan-rekan punya uang untuk membuat program-program," tegasnya.
Dalam kesempatan itu,
Mendagri juga memberikan apresiasi kepada
MPP Kabupaten Badung, Bali. Ia menilai,
MPP Kabupaten Badung telah berhasil memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menciptakan sistem kantor yang ramah, layaknya pelayanan di bank. "Dia bisa bikin suasananya tidak suasana kantor birokrat," pujinya.
Tag:
Berita Terkait