datanews.id -Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupatiidi Kalimantan Barat 2024 harus berjalan dengan jujur dan adil. Kuncinya, adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) termasuk TNI dan Polri dalam perhelatan hajat demokrasi itu.
Persoalan netralitas itu, menjadi salah satu fokus Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG).
Hadysa Prana , Ketua Umum (KETUM),mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya LSM, agar proaktif dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.
"Menjaga demokrasi bisa dilakukan dengan menjadi pionir pengawasan pada proses pilkada. MK sudah ketok palu, saatnya memberikan efek jera bagi yang melanggar, yang penting berani lapor," ujar Hady dalam keterangannya, Sabtu, (23/11/2024).
Bagi Hady, tidak hanya LSM, tetapi masyarakat juga harus turut berperan dalam mengawasi jalannya
Pilkada 2024.
"Kita semua harus menjadi mata dan telinga untuk menjaga agar tidak ada praktik kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan," katanya.
LSM MAUNG, menyoroti potensi terjadinya abuse of power, yakni penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang seharusnya netral.
"Abuse of power dalam konteks pilkada bisa berujung pada ketidakadilan, dan ini harus kita cegah bersama," pungkasnya. (ril)