datanews.id -Ketua Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten
Mandailing Natal (Madina), Syamsuddin Nasution mempertanyakan Program Universal Health Coverage (UHC) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten
Mandailing Natal (Madina), Sumut, karena terkesan tidak berfungsi dengan baik.
Persoalan ini mencuat setelah adanya seorang warga di
Madina yang harus tertahan di rumah sakit akibat tidak mampu melunasi biaya persalinan. Menurut Syamsuddin, kejadian ini secara tidak langsung telah memberikan gambaran, bahwa program
UHC di
Madina belum berjalan sebagaimana mestinya.
"Lucunya di kabupaten
Mandailing Natal ini ada warga yang tertahan akibat tidak ada biaya bersalin, dimana
UHC yang milyaran rupiah itu," tanya Syamsudin saat berbincang dengan wartawan, Senin (7/10/2024).
Untuk meluruskan persoalan ini, wartawan sudah mencoba mengklarifikasi kepada pihak Dinas
Kesehatan melalui Kabid BPJS yang pernah dikonfirmasi sebelumnya dan mengatakan sedang di luar kota, ia minta agar wartawan konfirmasi ke Kepala Dinas Kesehatan.
Kadis
Kesehatan ditemui mengatakan dia keluar makan siang sebentar, namun tim wartawan menunggu hingga sore Kadis tidak kunjung muncul sehingga persoalan
UHC di
Madina masih belum ada klarifikasi dari pihak Dinas Kesehatan.
Sebelumnya seorang warga di Kabupaten
Mandailing Natal (Madina), Sumut, baru-baru ini yang tidak punya biaya bersalin di salah satu rumah sakit (RS) sehingga bayi dan ibunya tertahan hingga sepuluh hari di rumah sakit, hingga pada akhirnya ada warga yang menebus biaya bersalin itu.
Atas kejadian yang sempat viral tersebut, terkesan program
UHC di Kabupaten
Madina dengan menelan anggaran dalam APBD miliaran rupiah, masih belum tepat sasaran.
Program
UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
UHC mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
Dengan demikian,
UHC merupakan perwujudan tiga hal yang saling berhubungan yaitu kesamaan akses pelayanan kesehatan setiap orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar saja.
Kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan, dan emastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian keuangan/ finansial.
WHO telah menyepakati tercapainya
UHC merupakan isu penting bagi negara maju dan berkembang saat ini, sehingga penting suatu negara mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dengan tujuan menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat.
Ketentuan ini penting untuk memastikan akses yang adil untuk semua warga negara, untuk tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau.
Penulis
: Magrifatulloh Lubis
Tag:
Berita Terkait