datanews.id -Saat melantik
pejabat pengawas dan fungsional, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir kembali menekankan pentingnya integritas. Tak hanya itu, ia juga meminta para
pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kompetensi dan kolaborasi dalam menjalankan tugas.
Pelantikan terhadap 30
pejabat pengawas dan fungsional tersebut dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
"Pada hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada para
pejabat yang baru dilantik," katanya.
Tomsi menambahkan, pelantikan ini merupakan amanah besar yang mengandung tanggung jawab untuk memberikan kinerja terbaik bagi Kemendagri dalam melayani masyarakat. Ia menyebut
pejabat pengawas sebagai ujung tombak pengawasan teknis dan administrasi.
Sementara itu,
pejabat fungsional, kata Tomsi, merupakan motor penggerak profesionalisme dan inovasi dalam sistem birokrasi yang modern. Karena itu, ia berharap seluruh
pejabat di Kemendagri terus meningkatkan kapasitas penggunaan teknologi digital dan mengedepankan pendekatan berbasis data.
"Jadi sehari-hari bekerja tidak berdasarkan biasanya, tapi dilihat aturannya, dilihat data-datanya sehingga membuat suatu kesimpulan sesuai dengan data tersebut, tidak semua kebiasaannya," ujarnya.
Tomsi juga meminta agar para
pejabat yang dilantik mampu membawa perubahan di unit kerja masing-masing. Ia optimistis mereka dapat melanjutkan kinerja
pejabat sebelumnya dengan lebih baik dan terarah.
"Jadi, pada dasarnya semua
pejabat yang dilantik itu adalah baik. Tinggal dia harus berupaya lebih baik dari pendahulunya. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan oleh pendahulunya adalah baik," tegasnya.
Lebih lanjut, Tomsi mewanti-wanti agar mereka dapat memberikan kontribusi terbaik dengan semangat kerja yang selaras dengan Asta Cita, visi besar Presiden Prabowo Subianto.
"Nah, Asta Cita ini harus juga diketahui oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, dalam acara tersebut hadir antara lain Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo, Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Suhajar Diantoro, serta sejumlah
pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemendagri.(ril)